MURATARA - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun 2025 telah dilaksanakan di Balai Serbaguna Kecamatan Rupit pada Senin (17/2/2025).
Kegiatan ini mengusung tema "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemerataan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan".
Musrenbang ini dihadiri oleh Camat Rupit Febri Mashudi Pranata, perwakilan PUPR Abduraqib, Kepala Bappeda Amrullah, perwakilan Pol PP Ahmad Sopyan, Polsek Rupit, Koramil Rupit, dan seluruh Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Rupit.
Camat Rupit, Febri Mashudi Pranata, menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
Hasil dari Musrenbang ini akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Tujuan dari Musrenbang ini adalah untuk menjaring informasi serta membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
Febri menyebutkan bahwa terdapat 1040 usulan dari 17 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Rupit. Setelah melalui proses pembahasan dan penyepakatan, sebanyak 56 usulan diprioritaskan.
"Program yang kita prioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang infrastruktur adalah mobilitas jalan usaha tani," jelas Febri.
"Dengan dibangunnya jalan usaha tani, para petani akan memiliki akses yang lebih mudah untuk membawa hasil tani mereka."
Prioritas pembangunan infrastruktur jalan usaha tani ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor pertanian di Kecamatan Rupit, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang tingkat Kecamatan Rupit ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Melalui forum ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan diakomodir, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
