Muratara - di kutip dari salah satu media ,Kisruh dugaan pembangunan Jembatan Sungai Awi di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yang dikerjakan asal-asalan dan menelan anggaran hampir Rp 6 miliar oleh CV Annisa Bersinar Sejahtera, terus bergulir.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Bersama Indonesia (LSM KCBI), Supriadi, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Unit Layanan Pengadaan (ULP), untuk mengevaluasi kinerja kontraktor tersebut.
"Saya berharap pemerintah atau dinas terkait dapat mengevaluasi pekerjaan proyek tersebut. Bagaimana perbedaan pencapaiannya dengan standar yang seharusnya?" ujar Supriadi pada Kamis (1/5/2025).
Ia menyayangkan dugaan Dinas PUPR Kabupaten Muratara yang mempercayai kontraktor yang dinilai "nakal" hingga berpotensi merugikan keuangan negara. Supriadi juga mempertanyakan peran ULP Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah memberikan atau memenangkan tender kepada CV Annisa Bersinar Sejahtera.
Lebih lanjut, Supriadi menyoroti pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Salahudin, ST., terkait kerusakan jembatan yang dinilai hanya menyampaikan klarifikasi melalui satu media tertentu. Hal ini dianggap mencederai semangat keterbukaan informasi publik dan menimbulkan keresahan di kalangan jurnalis lokal.
"Ada apa dengan media tertentu? Ini bukan soal siapa yang diberi akses duluan, tapi soal transparansi dalam menyampaikan informasi publik. Ketika hanya satu media yang diberi ruang, ini menimbulkan pertanyaan dan kesan tidak profesional," tegasnya.
Supriadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mendatangi kantor PUPR untuk meminta konfirmasi, namun Plt Kepala Dinas PUPR tidak pernah berada di tempat.
"Kami atas nama masyarakat Kabupaten Muratara berharap kepada pemerintah agar tidak mempercayai kontraktor-kontraktor yang kotor dan nakal untuk membangun Kabupaten Muratara," pungkas Supriadi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR maupun ULP Kabupaten Muratara terkait pernyataan Ketua LSM KCBI tersebut. Masyarakat dan awak media di Muratara berharap adanya tindakan tegas dan transparan dari Pemkab terkait dugaan proyek bermasalah ini.
