LUBUKLINGGAU, – Ingin menyaksikan pemandangan Kota Lubuklinggau dari Bukit Sulap, sebentar lagi bisa menggunakan inclinator.
Memang selain menggunakan inclinator, wisatawan bisa mengendarai sepeda motor atau berjalan kaki melalui jalan yang ada.
Namun sensasi menaiki iclinator dengan pemandangan Kota Lubuklinggau. Dan juga berselfie saat naik inclinator serta saat sudah dipuncak, tentunya sensasinya akan lebih.
Seperti beberapa waktu terakhir, inclinator Bukit Sulap ini rusak. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, bahkan terkesan pemborosan anggaran.
Terakhir, diinformasi oleh Wali Kota Lubuklinggau Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe bahwa inclinator akan kembali diaktifkan.
Bahkan menurutnya pembangunan sudah 100 persen. "Alhamdulillah inclinator Insya Allah sudah selesai total, sudah mencapai tingkat kesempurnaan," jelasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menjelaskan bahwa inclinator Bukit Sulap, memegang rekor terpanjang di Indonesia yakni 415 m.
“Ada dua fase, 280 meter yang pertama, 235 m yang kedua. Nah itu kita masih yang terpanjang di Indonesia," jelas Wali Kota.
Ia menambahkan, setelah event balap sepeda, maka inclinator bisa dibuka untuk umum.
"Kalau kemarin itu kan kita masih mencari-cari yang terbaik sistemnya. Nah ini sistemnya sudah yang terbaik insya Allah," katanya.
Tinggal ke depan lanjut Wali Kota, untuk dijaga dan dirawat. Selain itu, nanti perusahaan daerah (prusda) bisa memungut anggaran untuk operasional incilator tersebut.
"Mungkin satu kali naik 2 fase itu Rp50 ribu, anak-anak Rp25 ribu," ujarnya.
Untuk dasar dan payung hukum penarikan distribusi tersebut dikatakan Nanan, akan dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terlebih dahulu.
"Jadi sebelum masa jabatan saya berakhir itu sudah bisa dibuka untuk umum," katanya.
Sementara itu, tokoh pemuda di Kota Lubuklinggau, Hasran Akwa, yang juga seorang praktisi hukum mengatakan, wacana tersebut sangat baik dan perlu didukung. Karena itu bagian dari fasilitas wisata daerah.
"Karena memang harus ada maintenece agar fasilitas itu bisa berjalan sebagaimana biasanya agar tidak membebani APBD," kata Hasran.
Untuk penarikan retribusi, dikatakan Hasran, bisa saja dilakukan melalui peraturan walikota (Perwal) sebagai payung hukumnya, hal itu untuk menghindari pungutan liar (pungli) yang bisa saja dilakukan oknum dilapangan.
"Untuk besaran biayanya itu tentu harus melihat dari kebutuhan masyarakat, kalau peminatnya sepi akan sia-sia juga dengan tarif yang mahal," kata mantan legislator Muratara ini.
Lebih lanjut Hasran memberikan contoh pengelolaan wisata Tangkuban Perahu di Jawa Barat.
"Dulu Pemerintah Daerah yang ngelolah, malah sekarang di serahkan ke pihak swasta," ujar Hasran. (*)
Dikutif dari: linggau.co.id 1 september 2023
