 |
| Perwakilan Muratara Dari Tiga desa,di kecamatan nibung |
Jakarta,Muratara 5 Juli 2025 – Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), menjadi salah satu suara penting dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Indonesia.
Acara yang digelar di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada 3-5 Juli 2025 ini menjadi ajang bagi 850 perwakilan desa di Indonesia, termasuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ABPEDNAS Musi Rawas Utara, untuk menyuarakan aspirasi demi pembangunan desa yang lebih optimal.
Tiga perwakilan aktif dari Kecamatan Nibung yang turut menyuarakan isu-isu strategis dalam forum ini adalah Eko dari Desa Bumi Makmur, Rona dari Desa Krani Jaya, dan Suratno dari Desa Jadi Mulya 1.
Mengusung tema besar "Membangun Desa Tangguh Melalui Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, Rumah Layak, dan Gizi Anak Bangsa", para perwakilan BPD secara khusus menyoroti beberapa permasalahan krusial yang dihadapi anggota BPD di seluruh Indonesia.
Salah satu isu utama yang disuarakan adalah rendahnya tunjangan dan belum teraturnya hak-hak anggota BPD. Para perwakilan mendesak agar tunjangan BPD diatur melalui Peraturan Pemerintah atau Perundang-undangan, sehingga tunjangan tersebut tidak berada di bawah standar dan dapat disetarakan dengan tunjangan perangkat desa.
Selain itu, terbatasnya akses BPD terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga menjadi sorotan.
Kondisi ini dinilai menghambat fungsi kontrol BPD terhadap pemerintahan desa. DPD ABPEDNAS mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengeluarkan regulasi yang mewajibkan pemerintah desa memberikan salinan APBDes kepada BPD, demi mengoptimalkan fungsi BPD sebagai wakil rakyat di tingkat desa.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD juga menjadi fokus aspirasi. Pelatihan-pelatihan yang rutin digelar di tingkat kecamatan dengan melibatkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dianggap sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme BPD.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Sekretaris Jenderal Kemendagri dalam Rakernas menyatakan komitmennya untuk terus mendorong BPD agar mampu menopang kinerja pemerintahan desa dengan posisi yang lebih kuat dan profesional.
"Rakernas ABPEDNAS ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi dan peran strategis BPD dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia melalui peran aktif BPD. (Lika)
