Di kututip dari Detaknews,Kegiatan yang rencananya dipusatkan di lingkungan Kantor Bupati Musi Rawas Utara ini menjadi tonggak penting bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tercatat sebanyak 2.571 orang akan menerima keputusan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
Tenaga Teknis: 1.214 orang
Tenaga Guru: 840 orang
Tenaga Kesehatan: (Data terpotong, namun termasuk dalam total kuota)
Komitmen Penataan SDM yang Transparan
Kepala BKPSDM Muratara, Lukman, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian status hukum bagi para pegawai. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu memicu semangat baru bagi para aparatur dalam melayani masyarakat.
"Kami berharap, dengan adanya kebijakan ini, para PPPK Paruh Waktu dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Lukman.
Ia juga menambahkan bahwa penataan ini dilakukan secara tertib, transparan, dan berkeadilan, selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Optimalisasi Pelayanan Publik
Dengan resminya status ribuan pegawai ini, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara optimistis bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lebih optimal.
Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah melalui sumber daya manusia yang lebih terorganisir dan memiliki jaminan kesejahteraan yang lebih jelas.
Penyerahan SK ini dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat, menandai babak baru bagi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.
Editor:Lika
Sumber:detaknews
